KONTRIBUSI KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA PALOPO

Hisban hisban

Abstract


           Penelitian ini membahas tentang  pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan di Kota Palopo, dan mencoba untuk mengungkap bagaimana kontribusi kebijakan tersebut pada lembaga pendidikan Islam di Kota Palopo.

 Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, menggunakan beberapa jenis  pendekatan, yaitu: teologis, pedagogis, historis, sosiologis.  Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data,  yaitu  bersifat data primer dan  sekunder, yaitu : (1) data kepustakaan  (2) data dokumentasi, (3) data lapangan.  Adapun pengumpulan data menggunakan empat macam teknik, yaitu : : (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi. (4) Triangulasi.  Adapun teknik analisis data melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Pengumpulan data (data interactive), (2) Reduksi data (data reduction), (3) Penyajian data (data display), dan (4) Penarikan kesimpulan ( conclusion drawing and verification). Untuk menguji validitas data, digunakan empat tahapan kegiatan, yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analasis kasus negatif,  dan  melakukan member check.

               Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, desentralisasi pendidikan di Kota Palopo telah berlangsung sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Kebijakan ini memberikan  pengaruh yang cukup besar bagi peningkatan layanan dan mutu pendidikan dalam berbagai aspeknya.  Desentralisasi  pendidikan memberikan kontribusi yang positif dan berarti bagi lembaga pendidikan Islam formal di Kota Palopo.  Dalam beberapa hal masih ditemukan kebijakan yang terkesan diskriminatif terhadap lembaga pendidikan Islam terutama dalam kaitannya dengan subsidi sarana-prasarana, distribusi ketenagaan dan kesejahteraan.

          Implikasi penelitian ini mengindikasikan agar supaya desentralisasi pendidikan sebagai  suatu strategi kebijakan pembangunan di bidang pendidikan di Kota Palopo tetap dipertahankan dan dilanjutkan,  sistem pengelolaan dan pelaksanaannya diharapkan lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi  pencapaian mutu  yang lebih maksimal.  Demikian juga, penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan apresiasi  yang sama dengan lembaga pendidikan umum, maka dalam konteks desentralisasi pendidikan, seyogyanya lembaga pendidikan Islam formal mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian format dan afiliasi kelembangaan  dengan satuan pendidikan umum.


Full Text:

PDF

References


Abdurrahmansyah, Wacana Pendidikan Islam, Cet. I; Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005.

Alihsyahbana, Armida S., Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan (Makalah), Bandung, 4 April, 2000.

Andi Malla, Hamlan AB., Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah, Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional 1945-2005.

Departemen Agama RI, Pedoman Life Skills dalam Pembelajaran Madrasah Aliyah (Dokumen), Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional RI, Desentralisasi Pendidikan, Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan, 2001.

Jamaluddin, “Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Menengah di D.I.Aceh” dalam Khaeroni, et.al, Islam dan Hegemoni Sosial, Cet.I; Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.

Miftah, Toha. ”Desentralisasi Pendidikan”, Jurnal Dikbud No.017, Juni 1999.

Mariman Darto, Prospek dan Tantangan Desentralisasi Pendidikan di Kalimantan Timur (Ringkasan Hasil Penelitian), (2008).

Prawira, Sugianto, Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Perencanan Pendidikan (Makalah).

Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah 2004” Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dihimpun dalam Undang-Undang Pemerintah RI tentang Pendidikan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal”.

Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Zayadi, Ahmad Zayadi, et, al, Desain Pengembangan Madrasah (Dokumen), Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005




DOI: http://dx.doi.org/10.31969/alq.v23i2.431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by:

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Office

  

address icon red

 Jalan Andi Pangeran Pettarani, District Makassar, No 72, Pos Code: 90222, Gedung Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, City Sulawesi Selatan, Indonesia  
  jurnalalqalam@kemenag.go.id 
  http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam 
  Phone: +62 81356100100
Fax: +62 411452982
 
 

Indexed by :

        

  

Web Analytics Made Easy - StatCounter View My Stats