Artikel Jurnal
KUALITAS MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
Oleh: Sumarsih Anwar, M.Pd
(Peneliti Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta)
Email: sumarsih.anwar@yahoo.com

Abstrak
Madrasah Diniyah sebagai bagian dari pendidikan (Islam) di Indonesia keberadaannya sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan. Konskuensinya adalah harus menyesuaikan dengan berbagai regulsi yang mengaturnya, salah satunya adalah Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 tahun 2013, tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kesimpulan hasil penelitian tentang kualitas Madrasah Diniyah dalam perspektif standar pelayanan minimal pendidikan, adalah:  1) Para pengelola madrasah pemangku kebijakan dan berbagai pihak yang terlibat pada umumnya belum memahami tentang adanya Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM MDT), baik itu yang berupa pedoman maupun substansinya; 2) Penyelenggaraan madrasah sebagian sudah sesuai dengan SPM MDT dalam aspek-aspek tertentu, dan sebagian belum sesuai dengan SPM MDT dalam aspek-aspek tertentu juga; 3) Ketiga; pihak yang berperan terhadap penyelenggaraan MDT adalah: Pemerintah Daerah,  Kementerian Agama Kota dan Pengawas, serta FKDT Kota Bogor. 4) Faktor pendukung diantaranya adalah semangat dan motivasi para pengelola madrasah dan pemerintah daerah,  masyarakat sekitar dan ketercukupan jam mengajar 18 jam pelajaran. Sedangkan factor penghambatnya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah (terutama Pemda/Walikota), keterbatasan buku pelajaran, kesejahteraan guru belum memadai, guru tidak sempat membuat RPP, kondisi orang tua yang lebih mementingkan pentingnya pendidikan formal, dan keterbatasan sarana prasarana dan biaya.

Kata Kunci: Kualitas, MDT dan SPM Pendidikan 

Dasar Pemikiran
Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan Islam telah dikenal bersamaan dengan penyiaran agama Islam di nusantara. Dalam perkembangannya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama mewarnai lahirnya Madrasah Diniah. 
Keberadaan Madrasah Diniyah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014, serta di beberapa daerah telah menuangkan dalam Peraturan Daerah. Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai satuan pendidikan keagamaan non formal yang memberikan suplemen, harus ditingkatkan layanan dan kualitasnya sebagai salah satu alat pencapaian pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.
Seiring dengan berbagai perundang-undangan (peraturan) yang mengatur tentang pendidikan diniyah, membawa konskuensi muncul Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah (Perda Madin) di berbagai daerah. Pemberlakuan Perda Madin merupakan bentuk concern pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan masyarakat atau pendidikan diniyyah. 
Salah satu propinsi di Indonesia yang sangat perhatian terhadap pentingnya madrasah diniyah adalah propinsi Jawa Barat. Dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, selain Garut, Kota Bandung, Majalengka, Subang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon (www.jabar.kemenag) telah memiliki Peraturan Daerah atau Bupati tentang Madrasah Diniyah. 
Peraturan-peraturan tersebut ada yang terbit sebelum pemberlakuan PP 55 tahun 2007 tentang Ppendidikan Agama dan Keagamaan dan ada yang sesudahnya, seperti Indramayu ( 2003), Kabupaten Cirebon (2004), Kota Sukabumi (2004), Kabupaten Sukabumi (2004), Kabupaten Sukabumi (Sumedang (2006) dan Cianjur ( 2006 ). Sedangkan Perda Madin yang yang terbit setelah berlakunya peraturan tersebut salah satunya adalah di Kota Bogor, yang terbit pada tahun 2013 (No. 1 Tahun 2013).
Sebagaimana pada pendidikan formal, pendidikan non formal diperlukan juga standar dalam pelaksanaannya. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan. Pertanyaannya, apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah di berbagai kota/kabupaten tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Madrasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas layanan dan pembelajaran.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka perlu dikaji secara mendalam melalui penelitian tentang penyelenggaraan madrasah diniyah terutama di Kota Bogor, dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) Pandangan para pengelola/pimpinan Madrasah Diniyyah Takmiliyah tentang Standar Pelayanan Minimal; 2) Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah; 3) Berbagai faktor pendukung dan penghambat dari penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah ; dan 4) Peran pihak-pihak yang berkompeten dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan dan ketercpaian standar pelayanan minimal pendidikan  Madrasah Diniyah Takmiliyah. Manfaat hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan oleh pihak terkait (terutama Kementerian Agama dan lembaga yang yang berkompeten) dalam rangka peningkatan layanan dan kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.  
Metode Penelitian
Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan comparative case studi. Dengan membandingkan lebih dari satu madrasah yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik; wawancara, observasi, studi dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka metode penelitian adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali data terkait dengan penyelenggaraan MDT, peran Pemerintah Daerah dan faktor pendukung dan kendala yang dihadapi. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan kunci, seperti; Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren/Pendidikan Agama dan Kegamaan Islam (PD Pontren/Pakis), Pemerintah Daerah, Ketua FKDT, dan penyelenggara MDT. Observasi untuk mengamati kondisi MDT dan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Studi dokumentasi untuk mengkaji data dan informasi pendukung terkait penyelenggaraan pendidikan dan standar pelayanan minimal (SPM) madrasah. 
Analisis data menggunakan model evaluasi. Beberapa ahli mengungkapkan tentang model evaluasi riset, seperti:Tyler, Stufflebeam, Stake, Weis, dan Owens. Salah satu model evaluasi yang sering dipakai dalam dunia pendidikan adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam, yang meliputi 4 (empat) aspek, yaiu: Context, Input, Process dan Product (CIPP). Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan dalah model yang dikembangkan oleh Stufflebeam tersebut.
Lokasi penelitian adalah Kota Bogor. Dipilihnya Kota Bogor, berdasarkan pemikiran bahwa Kota Bogor merupakan salah satu kota/kabupaten di propinsi Jawa Barat yang memiliki Perda tentang Madin masih relatif baru dan tertinggal dengan kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Padahal, Kota Bogor termasuk salah satu yang cukup maju di bidang pendidikan dan kehidupan agama masyarakat yang religius. Sasaran penelitian terdiri dari 4 (empat) kategori Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), yaitu : 1) Madrasah di lingkungan sekolah umum (MDT Al Ghazaly), 2) Madrasah yang dikelola oleh yayasan (MDT Al Ittihad), 3) Madrasah di dalam pesantren (MDT Al Jauhar), dan 4) Madrasah yang dikelola secara perorangan/mendiri (MDT Al Ghozali). 

Kajian Teori
Dalam kamus  Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa kualitas sama dengan mutu. Yang artinya adalah baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb. (2005: 768).  
Madrasah berasal dari bahasa arab yang artinya tempat belajar, sedangkan Diniyah adalah madrasah yang semata-mata mengajarkan pelajaran agama (Haidar, 2001: 59, 90). Pendidikan Madrasah Diniyah (Haedari, 2006:18) merupakan evolusi dari sistem belajar yang dilaksanakan di pesantren salafiyah, karena memang pada awal penyelenggaraannya berjalan secara tradisional. Untuk mempertahankan tradisi pesantren dalam mempertahankan paradigma penguasaan “kitab kuning”. Menurut Yusuf sebagaimana dikutip oleh Abdul Basid, dalam perkembangannya proses belajar mengajar mengalami perubahan dari penggunaan metode halaqoh berangsur-angsur pembelajaran diorganisasikan secara klasikal (2015: 448).
Dengan lahirnya PP 55 Tahun 2007 telah mengakomodasi keberadaan pendidikan diniyah, namun di sisi lain tantangan bagi  madrasah diniyah secara arif merespon peraturan perundang-undangan tersebut. Standarisasi pendidikan madrasah diniyah jelas sebagai solusi dan alternatif pendidikan keagamaan yang berkembang dimasyarakat dalam mengenalkan pendidikan agama. 
Namun perlu  memperhatikan paling tidak pada tiga pilar utama madrasah diniyah; (1) Pilar Fisolofis, sebagai pijakan bahwa madrasah diniyah adalah fardhlu 'ain untuk dipertahankan sebagai lembaga "tafaqquh fiddin" melalui sumber pemebelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita dan simbul keagungan pesantren, (2) Pilar Sosiologis, sebagai referensi bahwa madrasah diniyah tidak berada dalam ruang kosong (vacuum space), tetapi bagian dari sistem sosial yang luas dan dinamis, sehingga eksistensi madrasah diniyah tidak sekedar sebagai pelengkap (suplement), tetapi diharpkan menjadi pilihan utama (primer) dan (3) Pilar Yuridis, sebagai dasar mngembangkan kearifan bahwa di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional, sehingga jenis, bentuk dan perjenjangan satuan pendidikan yang namanya madrasah diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 
Meski telah banyak madrasah diniyah yang memenuhi syarat filosofis dan sekaligus pilar sosiologis, tetapi belum memenuhi syarat pilar yuridis, dimana jenis, bentuk, dan perjenjangan satuan pendidikan madrasah diniyah harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan tersebut tidak saja pada pengelolah madrasah diniyah, tetapi juga perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam melakukan  pembinaan  pendidikan keagamaan belum optimal.  
Madrasah Diniyah terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1). Madrasah Diniyah dalam bentuk pendidikan formal seperti pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat, pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat serta pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan 2). Madrasah Diniyah dalam bentuk pendidikan Non-Formal/Informal seperti: pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur’an dan diniyah takmiliyah. 
Dalam PP No. 55 Tahun 2007 disebutkan bahwa Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan keagamaan jalur non formal dengan tujuan melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP, MTs, SMA/SMK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT (Pasal 25 ayat 1). Diniyah Takmiliyah atau disebut juga sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. 
MDT dilaksanakan secara berjenjang, dengan urutan jenjang; Awaliyah, Wustho dan Ulya serta di tingkat mahasiswa disebut Ma’had al Jami’ah al Takmiliyah. MDT dapat dikelola oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan islam, dan lembaga sosial keagamaan islam lainnya. Secara garis besar dapat diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu; MDT di pesantren, dikelola masyarakat dan atau menempel pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan Pendidikan Tinggi (PMA Nomor 13 tahun 2014, pasal 46
Standar Pelayanan Minimal   
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Madrasah Diniyah Takmiliyah itu sendiri. SPM Pendidikan MDT bersifat melengkapi capaian pendidikan formal di bidang pendidikan keagamaan serta menjadi indikator bagi terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan keagamaan (Kemenag, 2013: 8-9 ).
Standar Pelayanan Minimal didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 tahun 2013, tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (Kemenag, 2013:10-14). Di dalam pedoman tersebut ditentukan beberapa ketentuan pelayanan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah, yaitu:
1.	Penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota
a.	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan 6 km untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) tingkat Wustho dan Ulya dari kelompok pemukiman
b.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombel tidak lebih dari 40 siswa madrasah.  Setiap 40 siswa tersedia 1 orang guru  dan  1 orang guru mata pelajaran di MDTW dan MDTU. Setiap rombel tersedia 1 ruang kelas 
c.	Di setiap satuan pendidikan tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik
d.	Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang guru, tenaga kependidikan dan ruangan kepala yang terpisah masing-masing dengan  dengan kursi dan mejanya; dan di setiap satuan pendidikan terdapat ruang kepala yang terpisah.
e.	Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru untuk 40 orang peserta didik; 
f.	 Di setiap MDTA tersedia 1 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/ DIV pendidikan pesantren, dan setiap MDTW dan MDTU guru mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30 %;
g.	Semua kepala MDTA, MDTW dan  MDTU berkualifikasi akademik S1/ D IV pendidikan pesantren
h.	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas MDTA, MDTW dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan atau pendidikan pesantren.
i.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 (dua) jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
j.	Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
2.	Penyelenggaraan Oleh  Madrasah Diniyah Takmiliyah
a.	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan buku tekas yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kementerian Agama RI bagi setiap peserta didik.
b.	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan satu set alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah.
c.	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU memiliki 59 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi.
d.	Setiap guru MDTA, MDTW dan MDTW bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.
e.	Setiap MDTA, MDTW dan MDTW menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu
f.	 Setiap MDTA, MDTW dan MDTWmenerapkan kurikulum yang sesuai dengan Standar Isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
g.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu.
h.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
i.	 Kepala MDTA/MDTU dan MDTW melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester.
j.	. Guru menyampaikan laporan hasil evaluasi  mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala Kepala MDTA/MDTW/MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
k.	Kepala Kepala MDTA/MDTU dan MDTW menyampaikan laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekaapitulasinya kepada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota
l.	  Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah. 
Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah taraf atau derajat kesesuaian antara pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah berdasarkan SPM Pendidikan Madrasah Diniyah menurut Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3201 tahun 2013, tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah. 

Sekilas Profil Madrasah Diniyh Takmiliyah Sasaran Penelitian

MDT AL GHAZALY
Visi MDT Al Ghazaly Bogor yang memiliki NSM (Nomor Statistik Madrasah) 311232710273 dan Piagam Pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Kementerian Agama Kota Bogor, dengan  No.: Kd.10.17/5/PP.007/0273-0275/2010 adalah “Membentuk insan yang beriman, berilmu, beramal, berakhlaq mulia dan bertaqwa”.
Untuk menggapai visi tersebut, maka misi yang dikembangkan adalah: 1) Membina peserta didik berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT; 2) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diamalkan dan dimanfaatkan; 3) Membiasakan perilaku Rasulullah kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari
Sesuai dengan visi dan misi di atas, maka tujuan pendidikannya adalah: 1) Meningkatkan pemahaman santri/murid terhadap ilmu agama, sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai ajaran di dalamnya pada kehidupan sehari-hari; 2) Membentuk santriwan/santriwati agar mampu membaca al Qur’an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bacaannya; dan 3) Melatih kedisiplinan santriwan/santriwati dalam menjalankan ibadah agamanya.
Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu terutama ilmu agama, sehingga membentuk santriwan/santriwati yang mampu menjalankan syari’at agama dan sebagai makhluk sosial yang mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
Program pembelajaran yang merupakan operasionalisasi dari kurikulum meliputi beberapa aspek/materi, yang meliputi: 1) Baca Tulis Al Qur’an (BTQ), 2) Tahfidzul Qur’an, 3) Fiqh, 4) Aqidah Akhlaq (Tauhid), 5) Tarikh, dan 6) Bahasa Arab.
Sasaran yang akan dicapai dalam pembelajaran di MDT Al Ghazaly adalah: 1) Memperdalam wawasan santri terhadap makna yang terkandung dalam ibadah yang diperintahkan agama, sehingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai  ajaran di dalamnya pada kehidupan sehari-hari; 2) Membentuk santri agar mampu membaca al Qur’an secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bacaannya; dan 3) Melatih kedisiplinan santri dalam menjalankan ibadah agamanya. Sedangkan target atau pencapaian hasil belajar, dengan indikator sebagai berikut: 1) Santri mampu membaca al Qur’an sesuai dengan kaidahny, 2) Santri mampu melaksanakan ibadah dengan tertib, 3) Santri mampu menghafal Juz Amma dan surat-surat pilihan, dan 4) Santri mampu menguasasi kosa kata Bahasa Arab
Santri MDT Al Ghazaly adalah seluruh siswa SD Al Ghazaly mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 304 anak, terbagi menjadi 6 (enam) rombongan belajar (rombel). Sedangkan ustadz/ustadzahnya yang berjumlah 12 (dua belas) orang, merupakan guru di SD Al Ghazaly yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ustadz/ustadzah sebagian besar (11 orang) sudah berpendidikan sarjana (S1), sedangkan 1 (dua) orang alumni Madrasah Aliyah sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 
Untuk mencukupi kebutuhan proses pembelajaran, anggaran/dana bersumber dari donatur yang tidak mengikat dan infaq dari para santri

MDT AL ITTIHAD
Visi Yayasan Al Ittihad Pondok Aren (YAIPA) Bogor adalah “Menciptakan warga masyarakat RW.VII Pondok Aren yang memiliki kemampuan, kecerdasan, berwawasan luas, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan didukung oleh kekuatan kapital yang kuat, sehingga mampu bersaing secara global yang dilandasi dengan bekal keagamaan yang benar dan kaffah”.
Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang dicanangkan adalah: 1) Menciptakan sumber daya manusia (SDM)  yang mumpuni dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dari pra-sekolah sampai dengan jenjang perguruan tinggi; 2) Membentuk masyarakat madani yang ramah lingkungan, menjunjung tinggi moralitas, kerukunan hidup beragama, menjaga ketentraman dan mencegah masuknya faham dan ideologi yang bersifat menyesatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang benar dan kaffah; 3) Membentuk badan usaha dalam rangka menunjang kegiatan yayasan yang dapat bersaing secara sehat dan memberikan keuntungan (profit) yang dapat menciptakan lapangan kerja serta berorientasi terhadap ekonomi kerakyatan yang mandiri, dengan memberikan peluang terhadap generasi dalam mengelola dan mengembangkan yayasan; dan 4) Mensejahterakan masyarakat RW VII Pondok Aren dalam rangka meningkatkan taraf hidup melalui jalur pendidikan formal yang lebih bik, kesehatan, membangun sarana dan prasarana umum serta dapat memberikan sentuhan terhadap kaum dhuafa, baik yang ada tingkat RW.VII Pondok Aren maupun masyarakat luas pada umumnya.
Sedangkan maksud pendidirian Yayasan Al Ittihad Pondok Aren Bogor adalah membantu pemerintah dalam menjembatani warga RW VII Pondok Aren untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang benar dan moderat, membangun ekonomi masyarakat mandiri, keselarasan dan memupuk kebersamaan hidup antar agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tujuan Yayasan Al Ittihad adalah membantu pemerintah dalam:
1.	Penyelenggaraan pendidikan menurut ajaran Islam yang berpandangan dan berlandaskan Al Qur’an dan Al Hadits yang dilengkapi dengan pemahaman ilmu secara umum sesuai aturan dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia.
2.	Membentuk masyarakat sosial religius dengan mengadakan bimbingan dan pelatihan dakwah Islamiyah (Da’i) yang bersifat universal untyk menghindari pemahaman ajaran Islam yang salah secara kaffah, serta munculnya pemahaman ajaran Islam radikalisme yang mengatasnamakan agama, yang pada gilirannya tercipta masyarakat sosial religius, adil dan makmur memiliki ilmu, iman, ketaqwaan yang diridhoi oleh Allah SWT.
3.	Membentuk masyarakat sosial yang dapat mengelola berbagai aspek kehidupan beragama, perekonomian yang mantab dan mandiri, tata kehidupan generasi muda dalam masyarakat yang damai, tenteram dan teratur yang diharapkan melembaga menjadi tugas pemimpin bangsa mendatang dan menumbuh kembangkan rasa empati, serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IT).
4.	Membentuk masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan dinamis, solidaritas yang tinggi, membantu dalam bekerja sama antar sesama organ Yayasan dans emua pihak terhadap masalah kehidupan keagamaan yang terbuka, akuntabel, toleransi, yang tidak bertentangan dengan visi, misi yayasan.
Dalam melaksanakan program pendidikan sebagai proses mencapai tujuan, tentunya sarana prasarana menjadi factor penting. Dalam hal ini,   Yayasan Al Ittihad telah memiliki 5 (lima) buah lokal ruang. Masing-masing lokal dilengkapi  dengan meja belajar dan kursi anak, meja-kursi guru, papan tulis dan almari kelas. Di samping itu, ruang kepala yang sekaligus untuk ruang guru dilengkapi dengan meja-kursi, almari dokumen dan ditambah ruang tamu.juga sudah tersedia. 
Untuk ibadah juga sudah tersedia sebuah ruangan/mushola, mimbar khutbah, mimbran/sound dan karpet. Untuk praktek ibadah juga sudah tersedia ruangan dan peralatakan praktek tersendiri. Kamar kecil untuk guru dan santri/murid sudah terpisah.
Buku yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran meliputi: 1) Fiqh,  untuk kelas 1-4 dan 1 Wustho, 2) Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 1-4 dan 1 Wustho, 3) Bahasa Arab 5 buah kelas 1-4 dan 1 Wustho, 4) Qur’an hadits untuk kelas 1-4 dan 1 Wustho, 5) Aqidah Akhlaq untuk kelas 1-4 dan 1 Wustho, dan 6) Lainnya (buku  Tajwid, materi hafalan, Diktat Hijaiyyah, Tuntunan Sholat, Hadits dan Mahfudhot). Untuk pengayaan menggunakan buku materi hafalan dan buku Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk SD.
Pada tahun 2014/2015, tenaga pendidik yang dimiliki oleh MDT Al Ittihad sejumlah 6 (enam) orang, dengan rincian: 2 (dua) orang sudah berpendidikan sarjana (S1), dan 4 (empat) orang latar belakang pendidikannya adalah SMA. Sedangkan santri yang belajar di MDT Al Ittihad Bogor sejumlah 53 (lima puluh tiga) anak, yang terdiri dari 25 anak berjenis kelamin laki-laki dan 28 anak berjenis kelamin laki-laki. Mereka terbagi menjadi 4 (empat) rombongan belajar. 
Sumber dana yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, sarana prasarana serta fasilitas penunjang proses pembelajaran berasal dari iuran warga RW.27 Pondok Aren, infaq, sedekah dan sumbangan para donatur baik dari dalam maupun luar perumahan Pondok Aren.

MDT AL JAUHAR 
Visi MDT Al Jauhar adalah “Membentuk insan berakhlaq Islami”. Sedangkan misinya adalah: 1) Menciptakan santri yang unggul dan cerdas berwawasn iman dna taqwa, 2) Membentuk lulusan yang berkarakter Islami, dan 3) Menghidupkan nilai-nilai agama di tengah masyarakat.
Santri yang belajar di MDT kelas Ula (Awaliyah) sebanyak 36 anak (15 santri laki-laki dan 21 santri perempuan). Sementara tenaga pendidiknya berjumlah 6 (enam) orang (5 orang laki-laki dna 1 orang perempuan). Latar belakang pendidikan semuanya adalah alumni pondok pesantren Al Jauhar. Sampai saat ini belum ada yang berpendidikan perguruan tinggi. Di samping tenaga pendidik, MDT Al Jauhar juga memiliki tenaga non kependidikan yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki.
Dana yang digunakan untuk kelancaran proses pendidikan di MDT Al Jauhar berasal dari berbagai sumber, diantaranya dari: 1) Kotak amal “Grobak Infaq” di tempat pengajian, diperoleh masukan antara Rp.100.000 – 200.000/waktu, 2) Stimulan dari Walikota sebanyak Rp.600.000/thn (Rp.50.000/blm), dan 3) infaq dari orang tua santri. Biaya ujian pada akhir semester (UASBN) setiap santri dipungut Rp.20.000. Sedangkan untuk ujian akhir sekolah dipungut biaya Rp.5.000/santri.
Dalam proses pembelajarannya, Madrsah Diniyah Takmiliyah Al Jauhar yang memiliki Nomor Statistik Madrsah (NSM): 311232710197 dan piagam pendidirian dari Kementerian Agama Kota Bogor Nomor.: Kd.10.17/5/PP.007/055-0197/2010, menggunakam kurikulum kombinasi antara kurikulum pemerintah (kurikulum yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat) dengan kurikulum pesantren, serta tambahan dari kurikulum yang dibuat oleh FKDT.
Buku rujukan diantaranya: 1) Kitab Fiqh Safinah, 2) Tijan Daruri (Tauhid), 3) Matan Jurumiyah, dan 4) Lughotul Arabiah (Bahasa Arab).
Penilaian (evaluasi)  pembelajaran dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada pada akhir semester I, pada akhir semester II dan paada akhir tahun. Soal ujian/evaluasi dibuat oleh lembaga sendiri dan juga dari FKDT Kota Bogor (terutama untuk ujian akhir). Penilaian meliputi pengetahuan (tertulis, praktek dan pengamatan sikap serta perilaku anak. Bagi santri yang sudah menyelesaikan pembelajaran sampai kelas IV (empat) dan lulus ujian, maka berhak mendapatkan ijazah kelulusan dari Kementerian Agama Kota Bogor.

MDT AL GHOZALI 
Pendirian MDT Al Ghozali didasari adanya rasa keprihatinan pada diri Ibu. Tin (istri pimpinan madrasah) terhadap anak-anak di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak-anak pada setiap habis Maghrib, kebanyakan sering keluar malam bermain tanpa tujuan yang jelas, karena ngaji di masjid pada waktu sore hari. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif maka diselenggarakan kegiatan pengajian pada waktu setelah habis Maghrib oleh Ibu. Tin, bertempat di rumah beliau sendiri. 
Kegiatan tersbut ternyata direspon sangat positip oleh masyarakat terutama dari orang tua yang mmepunyai anak pada usia SD ke bawah. Pada awal beridirnya (2008) jumlah anak yang mengaji ada 7 (tujuh) anak, sekarang (2015) sudah mencapai 74 (tujuh puluh empat) anak.  
Madrasah yang memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM) 311232710215 memperoleh piagam pendirian dari Kementerian Agama Kota Bogor dengan Nomor.: Kd.10.17/5/PP.007/126-0215/2010 beralamatkan di Jl. Pesantren RT.01/06 Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor memiliki tenaga pendidik (guru ) sebanyak 6 (enam) orang, degan rincian: 3 ornag laki-laki dan 3 orang perempuan, dan 1 orang berpendidikan sarjana (S1), 3 orang berpendidikan SLTA, dan 2 (dua) orang berpendidikan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan santri yang belajar di MDT Al Gozali sebanyak 74 (tujuh puluh empat) anak, yang terdiri dari 36 anak berjenis kelamin laki-laki dan 38 38 anak berjenis kelamin perempuan, dan terbagi menjadi 4 (empat) rombel. 
MDTAl Ghozali Bogor Utara, dalam pembelajarannya menggunakam kurikulum kombinasi antara kurikulum pemerintah (kurikulum yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat) dengan  kurikulum yang dibuat oleh FKDT. Buku rujukan utama sebagai pedoman adalah Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Standar Isi) di Propinsi Jawa Barat, yang disusun Oleh Kantor Kementerian Agama Tahun 2010. Sedangkan buku-buku rujukan lainnya cukup banyak dan meliputi berbagai aspek, seperti: Fiqh, Aqidah, Akhlaq, Tarikh (Sejarah Islam), Al Qur’an Hadits, Bahasa Arab.

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Pandangan Terhadap Standar Pelayanan Minimal
Pada umumnya para pengelola madrasah diniyah (ketua yayasan, kepala madrasah ataupun guru) belum paham tentang Standar Pelayanan Pendidikan  Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM MDT), yang disusun/dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Tahun 2013. Sosialisasi yang pernah mereka terima adalah tentang Kurikulum 2013.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala MDT Al Ghozaly,  Ibu Restiningsih (16 & 19 Februari 2015)), kebetulan madrasah yang dikelolanya relative masih baru (2014), selama ini belum pernah mendengar ataupun membaca tentang SPM MDT. Belum pernah ada kegiatan sosialisai ataupun surat edaran dari Kantor Kementerian Agama (kota/propinsi/pusat) tentang SPM MDT. Yang beliau ketahui tentang standar pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 (delapan) standar, yang dikeluarkan oleh Badan Standar Naional Pendidikan (BSNP). Oleh karena itu, dalam proses pendidikan di MDT Al Ghozaly berpedoman pada SNP. Begitu juga dengan kepala MDT Al Ittihad Bogor, juga berpedoman pada SNP  walaupun sebenarnya belum begitu paham tentang SNP. Sementara untuk MDT Al Jauhar dan MDT Al Ghozali proses pendidikan yang diselenggarakan belum berpedoman dengan SNP. Sedangkan untuk kurikulum, semua MDT berpedoman pada Kurikulum yang dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, Kurikulum 2013 ditambah sylabus yang dibuat oleh Forum Komunikasi Madrasah Takmiliyah (FKDT) Kota Bogor.
Selama ini belum pernah ada sosialisasi ataupun surat edaran dari Kementerian Agama (Pusat, Propinsi ataupun Kota) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Yang mereka ketahui dan pahami selama ini adalah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Kurikulum KTSP. Kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh Kementerian Agama belum pernah mengenai SPM MDT. Oleh karena itu, dalam proses pendidikannya pihak FKDT selalu menekankan dengan menggunakan SNP. Walaupun, tentunya masih belum bisa memenuhi standar yang ditentukan karena beberapa kendala. Seperti: keterbatasan anggaran anggaran (menyebabkan kemandirian sulit tercapai), sumber daya manusia (tidak semuanya alumni pesantren), dan sarana prasarana, terutama buku sulit terpenuhi.
Namun demikian, bagi MDT perlu adanya SPM sebagai  sebagai sarana untuk pemetaan kualitas, dan uji kelayakan. Di samping itu, untuk peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan MDT, pengurus FKDT mengharapkan adanya kegiatan penunjang, seperti: 1) Peningkatan kualitas lembaga, 2) Pengembangan kurikulum Madin, 3) Manajemen Madin, dan 4) Sosialisasi SPM harus segera dilakukan
Senada dengan pengelola/pimpinan MDT dan  pengurus FKDT, pengawas MDT juga belum pernah mendapatkan tentang SPM dari Kementerian Agama (pusat, propinsi maupun kota), baik yang berupa sosialisasi, surat edaran ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada SNP yang terdiri dari 8 (delapan) standar. Namun demikian, pengawas setuju dengan adanya SPM sebagai sarana menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan terutama di Madrasah Diniyah Takmiliyah. 
Dengan menggunakan SNP sebagai alat untuk mengawasi/mengevaluasi MDT, ternyata tidak sesuai dengan kondisi riil MDT di masyarakat. Secara kuantitas maupun kualitas belum bisa memenuhi ketentuan yang ada dalam SNP, karena kondisi madrasah yang serba terbatas. 

Kesesuaian Standar Pelayanan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
Dari aspek Contect; Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang berada di satuan pendidikan (sekolah umum) dan binaan Yayasan, sudah “memenuhi/sesuai” (B) dengan standar pelayanan mimimal (SPM), baik dilihat dari indikator akses (jarak) tempat tinggal santri dengan lokasi madrasah, legalitas penyelenggaraan (izin, piagam dan penyeleggaraan dan kepemilikan nomor statistik madrasah (NSM), perumusan visi, misi, tujuan, target dan strategi pendidikan. Sedangkan MDT yang berada di lingkungan pesantren termasuk memenuhi/sesuai SPM, namun dalam “batas minimal” (bawah). Dari 8 (delapan) aspek Contect, yang sudah sesuai dengan SPM baru 5 (lima) indikator, yaitu akses, legalitas serta perumusan visi dan misi. Sementara MDT yang dikelola secara pribadi (pribadi) penyelenggaraan pendidikannya masih termasuk dalam kategori di bawah SPM. Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kesesuaian dengan SPM di MDT pribadi adalah belum adanya rumusan visi, misi, tujuan, target maupun strategi. 
Perumusan (pencanangan) visi merupakan gambaran atau harapan pengelola madrasah di masa mendatang, sebagai konsekuensi logis dari rangkaian kegiatan pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan. Visi sebagai pedoman atau memberikan arah dalam menentukan gerak yang diterjemahkan dalam bentuk misi. Oleh karena itu, visi dan misi merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam sebuah lembaga pendidikan, sebagai wujud gambaran sasaran yang dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan dan gerak langkah yang dilaksanakan untuk merealisasikan/mencapai sasaran (visi) yang dirumuskan. Begitupun dalam penentuan tujuan (sebagai gambaran sesuatu yang akan dicapai dalam waktu tertentu dalam rangka mencapai visi), target dan strategi pendidikan, merupakan gambaran “keseriusan” pengelola madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tujuan yang dijabarkan secara rinci dan detail dalam bentuk target yang dapat diukur ketercapaiannya. Pencapaian target tersebut secara bertahap untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan pada gilirannya untuk mencapai visi dalam jangka panjang. 
Aspek Input; sama halnya dengan aspek Contect, aspek input juga menunjukkan hasil yang sama. Artinya dari 4 (empat) jenis MDT, terdapat 2 (dua) MDT yang sama (sekolah umum dan yayasan) yang sudah menunjukkan “kesesuaian” dengan SPM.  Dari 6 (enam) indikator aspek Input, hampir semuanya sudah memenuhi persyaratan SPM, hanya ada 2 (dua) sub indikator dari MDT sekolah umum yang belum sesuai dengan SPM, yaitu ketersediaan buku teks dan supervisi oleh pengawas. Buku teks sudah tersedia cukup banyak, tapi  belum pernah mendapatkan perintah ataupun himbauan ketentuan yang jelas tentang kelayakan dari Kemenag (kota, propinsi maupun pusat).
Jumlah siswa setiap rombongan belajar (rombel) tidak ada yang melebihi ketentuan (> 40 anak), karena dari semua MDT jumlah siswa setiap rombel dibawah 40 (<40). Terkait dengan jenjang kelas, di MDT Al-Ghazaly dimulai dari kelas I – VI (sebagaimana jenjang di sekolah dasar formal), dan sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat. Karena, walaupun ijin operasional madrasah relatif belum lama, namun penyelengaraan madrasah diniyah di MDT Al- Ghazaly sejak sekolah dasar berdiri, dan kegiatan pendidikan madrasah diniyah di SD Al-Ghazaly merupakan program unggulan. Sebagaimana pengakuan dari sebagian besar siswa (santri), bahwa mereka masuk di SD Al Ghazaly karena ada pendidikan madrasah diniyah (Bogor: 19 Februari 2015). Sementara di 3 (tiga) madrasah lainnnya mengikuti standar yang dibuat olek Kementerian Agama Pusat, pengelolaan kelas dibagi menjadi 4 (empat) jenjang, mulai dari kelas I – IV. 
Dalam rangka peningkatan pengelolaan madrasah, semuanya sudah menunjukkan ke arah penerapan prinsip-prinsip berbasis madrasah, yang meliputi: kreatifitas, inovasi dan jaringan kerja yang kuat, dengan segala kelebihan dan keterbatasan masing-masing lembaga. Seperti di MDT Al- Ghazaly, dengan kelengkapan sarana dan fasilitas yang memadai serta motivasi dan inovasi yang kuat dari pimpinan madrasah, pendidikan dapat berlangsung lancar dengan selalu berusaha menyesuaikan/mentaati  ketentuan/aturan yang berlaku, tentunya juga dengan dukungan dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut, tentunya tidak bisa dibandingkan dengan MDT yang lain, karena masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda antara satu dengan lainnya. 
Begitu juga dengan sarana yang dimiliki, masing-masing mempunyai kecukupan yang berbeda. MDT Al Ghazaly (sekolah umum) dan MDT Al Ittihad (yayasan) sarana dan fasilitas pendidikan cukup mmemadai, baik itu jumlah ruangan belajar sesuai jumlah rombel, ruang ibadah dan sarana praktikum ibadah, ruang guru dan tenaga kependidikan, dan ruang khusus kepala madrasah.
Terkait dengan buku teks, MDT yang berada di sekolah umum ijin operasional masih relative baru (2014), kelayakan buku teks sesuai jumlah siswa yang sesuai dengan ketentuan belum bisa terpenuhi, karena belum pernah ada pembinaan dari Kementerian Agama (baik yang berupa surat edaran/himbauan, pengawasan dan lainnya). Buku yang dimiliki adalah inisiatif dari madrasah sendiri. Sementara di MDT Al Ittihad, buku teks yang dipakai adalah buku pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) untuk SD dengan jumlah terbatas. Hal itu sesuai dengan tujuan didirikanaanya madrasah adalah untuk melengkapi/menyempurnakan pendidikan agama  di sekolah. Berbeda dengan MDT Al Jauhar (pesantren), buku teks atau buku rujukan lebih banyak adalah buku/kitab sebagaimana yang diajarkan di pesantren.
Kualifikasi akademik tenaga pendidik, semuanya sudah memiliki tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan S1 dan/atau pesantren, walaupun jumlahnya ada yang belum mencapai 30% dari total jumlah guru (seperti di MDT Al Ghozali, yang berpendidikan S1 baru 1 orang). Begitu juga dengan kepala madrasah, kualifikasi akademiknya sudah memenuhi standar. Sebagai pimpinan, kepala madrasah dituntut untuk melaksanakan tugas sebagai supervisor dalam pembelajaran (terutama di kelas). Tugas tersebut diusahakan untuk dilaksanakan, walaupun antara masing-masing madrasah berbeda secara kuantitas, ada yang rutin setiap minggu/bulan, dan ada yang 1 tahun baru dilakukan supervise secara langsung. Hasil dari supervise tersebut, kemudian dijadikan dasar atau umpan balik kepada guru untuk memperbaiki proses pendidikan selanjutnya.
Pengawas MDT, aspek kualifikasi sudah memenuhi syarat (memadai), namun untuk pemenuhan kewajiban sebagai pembina belum bisa terlaksana. Hal itu disebabkan karena keterbatasan jumlah pengawas dan beban kerja. Jumlah pengawas yang 3 (tiga) orang dengan jumlah MDT yang mencapai 261 lembaga, sangat tidak seimbang. Di samping itu, tugas pengawas tidak hanya membina MDT tapi juga membina Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang jumlahnya juga cukup banyak, sehingga belum/tidak bisa menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi ke MDT secara maksimal. Oleh karena itu, belum pernah ada supervisi dan pembinaan dari pengawas, yang pernah dilakukan adalah monitoring pada saat ujian akhir MDT. 
Kurikulum sebagai acuan dalam proses pembelajaran sudah dimiliki oleh semua MDT, baik itu kurikulum yang dibuat oleh pemerintah (Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat), maupun kurikulum yang dibuat oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Bogor dan kurikulum lokal (madrasah). Artinya, semua pembelajarannya memadukan ketiga kurikulum tersebut (kombinasi). Dalam perencanaan kurikulum (silabus dan RPP), MDT Al-Ghazaly (sekolah umum) sudah membuat secara tertib, baik itu silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Sesuai dengan standar isi yang tertuang dalam Kurikulum Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, mata pelajaran di MDT meliputi 7 (tujuh) unsur pokok pendidikan, yaitu: 1) Al-Qur’an, 2) Hadits, 3) Aqidah, 4) Akhlak, 5) Fiqih, 6) Tarikh Islam, dan 7) Bahasa Arab. Hanya saja dalam penerapannya, terdapat perbedaan dari masing-masing madrasah. Seperti di MDT Al-Ghazaly, dari 7 (tujuh) mata pelajaran tersebut dibuat/disusun menjadi 4 (empat), yaitu: Fiqih, Aqidah-Akhlaq, Qur’an Hadits, Tarikh dan Bahasa Arab. Sementara kurikulum lokalnya adalah Baca Tulis Al Qur’an (BTQ) dan Tahfidhul Qur’an. Berbeda lagi di MDT Al Ghozali (pribadi), selain 7 (tujuh) materi pokok diberikan juga materi bacaan Tahlil dan Rawi.  Di MDT Al Jauhar (pesantren, muatan lokalnya adalah Imla’.
Disamping diupayakan mengikuti ketentuan standar isi, dalam menyusun sylabus dan RPP diupayakan memperhatikan prinsip-prinsip  pengembangan kurikulum. Diantara prinsip tersebut adalah  berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Hal itu dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misal, materi sholat tidak hanya bersifat kognitif saja, tetapi diajarkan praktek sholat secara rutin dan intens, yang bertempat di masjid sekolah. 
Dalam penyusunan RPP (terutama MDT yang berada di sekolah umum) juga sudah memperhatikan langkah-langkah sebagaimana dalam penyusunan RPP di sekolah, mulai dari menuliskan identitas, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi, menentukan matode, mengembangkan langkah kegiatan pembelajaran, serta mengembangkan alat pendidikan. Selanjutnya dalam pengembangan alat penilaian, diupayakan untuk mengikuti langkah-langkah ataupun prinsip-prinsip penilaian, seperti: adil dan terbuka, berkesinambungan dan bermakna (bisa menggambarkan perilaku dari peserta didik/siswa). 
Dalam aspek Proses; secara kuantitas ketentuan penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) minimal 30 (tiga puluh) minggu per tahun, semua MDT sudah “sesuai” dengan SPM. Begitu juga dengan ketentuan jumlah kegiatan tatap muka 18 jam pelajaran per minggu, semua MDT “sesuai” dengan ketentuan yang ada (kurikulum), baik kurikulum yang dibuat oleh Kemnetrian Agama Propinsi Pusat (pemerintah pusat) maupun Kementeian Agama propinsi Jawa Barat.  Untuk kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat, 1 (satu) jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit, sedangkan di kurikulum yang dibuat oleh pemerintah propinsi terdapat perbedaan antar kelas I dengan kelas II-IV. Untuk kelas I, ` jam pelajaran = 30 menit, sementara untuk kelas II-IV 1 jam = 40 menit. Di dalam Pedoman SPM MDT tidak dijelaskan berapa jumlah menit dalam 1 jam pelajaran. 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa tidak semua MDT sudah membuat perencanaan kegiatan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Namun dalam proses pembelajarannya diupayakan mengikuti/menyesuaikan dengan kurikulum, baik itu kurikulum pemerintah, kurikulum FKDT maupun kurikulum lokal. Sebagai contoh di MDT Yayasan, walaupun sudah menunjukkan penerapan manajemen berbasis madrasah tapi tidak semua guru membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. 
Dalam proses pembelajaran di kelas, kegiatan PBM berjalan cukup lancar, yang meliputi: 1) Kegiatan pendahuluan (salam, do’a, preetes, menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi), 2) Kegiatan inti (sikapnya yang sopan dan penuh kasih sayang, penguasaan pengethuan/materi dan keterampilan mengajar), dan 3) Kegiatan penutup; pengulangan, post test, dan memberitahukan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Namun demikian, guru belum membuat rencana pembelajaran sebagai acuan kegiatan. Di satu sisi, menunjukkan kesiapan mental dalam mengajar, tapi di sisi lain menunjukkan ketidak tertiban admnistrasi pembelajaran. Tentunya hal itu tidak sesuai dengan ketentuan standar SPM MDT, di mana seorang pendidik (guru) harus membuat perencanaan pembelajaran yang dijabarkan dalam RPP sebagai acuan kegiatan.
Dengan tidak adanya rencana pembelajaran berdampak pada penilaian akhir pelajaran. Proses penilaian belum menggunakan pedoman alat penilaian dengan langkah-langkah ataupun prinsip-prinsip penilaian, seperti: adil dan terbuka, berkesinambungan dan bermakna yang bisa membantu peserta didik meningkatkan kemampuannya. Secara praktek sudah dilaksanakan, tetapi untuk kelengkapan administrasi pembelajaran belum sesuai dengan ketentuan (Pedoman SPM MDT). Berbeda dengan proses pembelajaran di MDT Al Ghazaly (di sekolah umum), kelengkapan administrasi pembelajarannya sudah cukup tertib, baik itu rencana pembelajaran (RPP) maupun alat penilaian.
Merujuk pada Standar Proses Pengelolaan dan Penilaian Pendidikan MDT, bahwa pendidikan di MDT hendaknya menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran, diantaranya Mengutamakan keihklasan hati guru. Walaupun keikhlasan sulit untuk diukur, namun “tidak diragukan” lagi bahwa sebagian besar guru tidak terlalu menuntut banyak imbalan yang harus diterima, karena mereka mengajar dengan ikhlas. Begitu juga dengan prinsip mengutamakan keberkahan dan  mengutamakan pendekatan kasih sayang, juga tidak diragukan lagi kemampuannya. Namun untuk prinsip pembelajaran lainnya, seperti: dari pendekatan tekstual menuju proses, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi sampai pada pada pengakuan atas perbedaan individu atau latar belakang budaya santri dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, masih terus diupayakan dan dikembangkan. Menurut para guru, belajar adalah sepanjang hayat dan tidak ada kata berhenti pada titik tertentu dalam belajar dan menyampaikan pengetahuan yang diketahui kepada orang lain.
Sebagaimana ketentuan prinsip-prinsip penilaian yang tercantum dalam Pedoman SPM MDT, yang meliputi: 1) Berorientasi pada kompetensi peserta didik, 2) menyeluruh, mencakup semua aspek (kognitif, afektif dan psikomotor), 3) Valid (bisa memberikan informasi yang akurat  hasil belajar peserta didik, 4) Adil dan terbuka, 5) Mendidik (penghargaan terhadap peserta didik), 6) Berkesinambungan, secara tereencana dan terus menerus, serta 7) Bermakna, bisa benar-benar menggambarkan perilaku yang sesungguhnya dari peserta didik. MDT Al-Ghazly (sekolah umum) sudah menuangkan prinsip-prinsip tersebut dalam program pembelajaran, MDT Al Ittihad (yayasan) belum lengkap, sedangkan di 2 (dua)  MDT lainnya belum membuat program secara lengkap dan tertib.
Teknik penilaian yang digunakan meliputi tes penilaian melalui tes dan tes penilaian melalui observasi, pengamatan dan wawancara. Penilaian melalui tes terdiri dari:  1) Tes tertulis (dalam bentuk tes obyektif dan dan uraian), teruatama digunakan pda akhir semester dan akhir tahun pelajaran dan ujian akhir madrasah, 2) Tes lisan (misal dalam setiap akhir pelajaran dan tes hafalan), 3) Tes perbuatan, yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. 
Tes tertulis akhir semester dan akhir tahun pelajaran pada umumnya dibuat oleh madrasah (guru) bersangkutan, sedangkan bahan untuk ujian (tes) akhir madrasah dibuat oleh FKDT Kota. Dalam pelaksanaan ujian akhir madrasah, setiap MDT memungut biaya kepada para siswa/santri (sekitar Rp. 10.000,- sampai Rp. 25.000,-). Biaya tersebut digunakan untuk “membeli” bahan ujian ke FKDT. 
Kategori penilaian akhir semester meliputi aspek Nilai Prestasi Mata Pelajaran dan aspek Kepribadian. Sebagai contoh di MDT Al- Ghazaly (sekolah umum), kategori penilaian aspek mata pelajaran (kognitif) dilambangkan dengan angka 3–9 dengan penjelasan sebagai berikut: 1) 3=Buruk sekali, 2) 4=Buruk, 3) 5=Kurang, 4) 6=Cukup, 5) 7=Baik, 6) 8=Memuaskan, dan 7) 9=Sangat memuaskan. Sedangkan aspek kepribadian yang meliputi: kelakuan, kerajinan, kebersihan dan kesehatan, digunakan kategori: 1) B=Baik, 2) C=Cukup, dan 3) K=Kurang.
Product; Setiap akhir semester, semua guru MDT menyampaikan laporan hasil evaluasi  mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada kepala dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar siswa. Artinya, guru sudah memenuhi ketentuan SPM. Begitu juga kepala madrasah, sudah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan  hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir madrasah kepada orang tua siswa.  Namun untuk menyampaikan rekapitulasinya kepada Kemenag Kabupaten/Kota, semua MDT belum pernah menyampaikan hasil rekapitulasinya. Karena selama ini belum pernah ada himbauan ataupun perintah dari Kemenag Kota kepada MDT untuk menyampaikan hasil rekapitulasi penilaian ataupun hasil ujian akhir semester maupun hasil ujian kenaikan kelas dan ujian akhir madrasah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek pelaporan dan tindak lanjutnya “belum sesuai” dengan SPM.

Peran Pihak Yang Berkompeten Terhadap Madin
Pihak yang sangat berperan dalam penyelenggaraan Madin adalah pemerintah daerah (Pemda) Kota Bogor, yang diwujudkan dengan dikeluarkannya  Peraturan Daerah (Perda), No.2 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang tertuang dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri E. Terbentuknya Perda MDT tersebut sudah melalui serangkaian tahapan pembahasan dengan berbagai pihak yang terkait, seperti: 1) Pemda Kota (Kabag Humas); 3 (tiga)  kali pertemuan (Asisten Daerah dan Sekretaris Daerah); 2) Dinas pendidikan Kota Bogor, 1 kali secara formal, dan sekali secara informal.
Melihat materi Perda MDT, sebenarnya sudah memperlihatkan adanya komitmen yang positif dari pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Perda tersebut, bahwa salah satu fungsi pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah mempersiapkan peserta didik yang beragama Islam untuk menjadi anggota msyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam (Pasal 3).  Oleh karena itu, sebgai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempersiapkan generasi masa depan khsusunya di Kota Bogor, pemerintah daerah berberkewajiban mengarahkan, membina dan membantu penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 23). 
Sesuai dengan tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal saleh dna berkhlak mulia, serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani (pasal 5). Dengan demikian, diharapkanakan tercipta kehidupan masyarakat kota Bogor yang religius, kehidupan yang dilandasi dengan nilai-nilai agama. 
Keterbatasan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah baik secara kuantitas maupun kualitas juga menjadi dasar dikeluarkannya peraturan tentang Diniyah Takmiliyah. Secara kuantitas, dengan pembelajaran PAI yang hanya 2-3 jam pertemuan/mimggu, sulit untuk bisa memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang agama Islam. Akibat keterbatasan waktu maka berakibat pula pada aspek kualitas, pembelajaran PAI lebih banyak hanya menekankan pada aspek pengetahuan (kognitif), sementara aspek afektif (hati) dan psikomotor (perilaku keagamaan) kurang  mendapatkan perhatian yang maksimal. Oleh karena itu, kedudukan dan fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah melengkapi dan menyempurnakan pendidikan agama Islam dan menengah di setiap jenjang pendidikan (Pasal 3 dan 4b).
Begitu pentingnya pendidikan agama bagi anak melalui Madrasah Diniyah Takmiliyah, maka ijazah sebagai tanda kelulusan dijadikan sebagai salah satu syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan formal yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah (Pasal 25). Di samping itu, surat keterangan dimaksud dalam bentuk sertifikat baca tulis Al Qur’an dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan formal yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama dan Pemertintah Daerah (pasal 26). 
Perda tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sudah berjalan 2 (dua) tahun, yang dikeluarkan pada era Walikota Diani Budiarto (2013). Sudah ganti Walikotabaru  (2014) yaitu Bima Arya, namun sampai saat ini belum juga diterbitkan tentang petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) Perda yang berupa Peraturan Walikota (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat 6). Padahal, informasi dari beberapa pengurus FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Kota Bogor, waktu kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kandidat walikota (sekarang sudah resmi menjadi Walikota), sangat mendukung dan berkepentingan dengan lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun semenjak dilantik sampai saat penelitian ini dilakukan, belum juga ada tanda-tanda diterbitkannya peraturan Walikota sebagai landasan operasional pelaksanaan Perda (Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara FKDT Kota Bogor, 16 dan 20 Februari 2015).
Walikota periode sebelumnya (Diani Budiarto), beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah, makanya Perda bisa terwujud pada era kepemimpinan beliau. Namun sayang, secara fisik aturan yang berbentuk Perda sudah ada, tetapi juklak/juknis ataupun peraturan Walikota belum terrealisir. Hal ini berdampak pada ketidak efektifan kegiatan MDT,  karena selama ini MDT tidak pernah mendapatkan bantuan dana lagi sebagai penunjang kelancaran pendidikan. Bantuan yang pernah diterima sejumlah Rp. 600.000,-/tahun, dan baru 1 (satu) kali diterimakan. 
Menurut Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kasi. PD Pontren), bahwa perhatian dari pemerintah daerah masih dirasakan belum berpihak kepada pendidikan Madrasah Diniyah, walaupun sudah berulang kali melakukan audien ke pemerintah kota, namun belum ada tindak lanjut. Salah satu penyebab kurang perhatiannya pemerintah kotabterhadap Madin, karena di antar para pejabat tidak paham dengan pendidikan Madin (Drs. Djakaria, 16 Februari 2015). Perhatian terhadap MDT, sampai saat ini masih sebatas pada kesediaan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk hadir dalam pembukaan kegiatan Porsadin tingkat kota. Padahal yang diundang adalah Walikota, tetapi realisasinya hanya diwakilkan kepada Sekda. Sementara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota menunggu peraturan Walikota. 
Sedangkan peran pihak Kementerian Agama Kota Bogor adalah pemberian ijin operasional sebagai payung hukum dan legalitas terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikelola oleh masyarakat (Yayasan, lembaga/satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan Islam, masyarakat perorangan/pribadi). Selain itu, sesuai dengan amanah Perda MDT bahwa melakukan evaluasi terhadap pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam rangka supervise, monitoring, pembinaan dan verifikasi (Perda MDT, No. 2 Tahun 2013 Kota Bogor, Pasal 25). Evaluasi dimaksudkan dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan satuan pendidikan. 
Sebagai wujud pengakuan terhadap santri (peserta didik) yang sudah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian akhir di MDT, Kementerian Agama menerbitkan ijazah, sebagai salah satu pasyarat bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan formal yang berada  dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama dan pemerintah daerah. 
Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kota Bogor, sebagai bentuk pembinaan dan peningkatan kualitas MDT diantaranya: 1) Workshop pngembangan kurikulum (KTSP), yang diselenggarakan setiap tahun 2 (dua) kali kegiatan; 2) Sosialissi Manajemen Madin; 3) Pengembangan kepemimpinan Kepala. Sekolah; 4) Penguatan data; 5) Workshop Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah; 6) Pembagian sitimulan bagi guru-guru Madin (Rp.50.000/orang); 7) Fasilitator kegiatan Porsadin (kota dan kecamatan) dan Penerbitan ijin operasional; dan 8) Monitoring Ujian Akhir Madrasah
Pihak lain yang berperan terhadap penyelenggaraan MDT adalah pengawas. Secara kuantitas, pengawas Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor jumlahnya sangat terbatas, hanya ada 3 (tiga) orang. Jumlah pengawas tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah MDT yang ada di wilayah Kota Bogor. Di samping itu tidak sesuai juga dengan beban kerja, karena pengawas MDT tidak hanya bertugas membina MDT, tetapi juga bertugas membina Raudhtul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), sehingga disebutnya dengan jabatan Pengawas Ramidin (Pengawas RA, MI dan Diniyah Takmiliyah). 
Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengawas Ramidin terhadap MDT adalah: 1) Pertemuan dengan FKDT tingkat kecamatan, 2) Pertemuan dengan FKDT tingkat kota, 3) Pertemuan antar pengawas tingkat propinsi, dengan tempat bergantian antar satu kota/kabupaten, dan 4) Monitoring ujian akhir semester (UAS) dan ujian akhir tahun. 
Untuk pengawasan terhadap MDT, pengawas menggunakan instrument Standar Nasional Pendidikan (SNP) dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Dengan standar tersebut, tentunya sangat tidak sesuai dengan kondisi dari masing-masing MDT.  Pengawasan dalam bentuk pembinaan selalu menjalin kerjasama dengan FKDT, sehingga bisa saling memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan MDT. 
Peran yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan MDT adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor  Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, Nomor : Kw.10.5/1/OT.00/ 8047 /2010 tentang  Perubahan Dan Penyempurnaan Kepengurusan Musyawarah Kelompok Kerja  Diniyah Takmiliyah (MK2DT) menjadi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), bahwa kepengurusan FKDT Propinsi Jawa Barat bertugas: 1) Menyusun dan menetapkan Program Kerja Tahun 2010-2013; 2) Menyusun dan menetapkan uraian tugas kepengurusan; 3) Melakukan konsolidasi dengan Pengurus FKDT Kabupaten/Kota; dan 4) Berkoordinasi dan memberikan laporan yang diperlukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Pekapontren.
Untuk kepengurusan FKDT Kota Bogor, tentunya dalam melaksanakan tugas dan  konsolidasi adalah dengan Pengurus FKDT Kecamatan. Sedangkan dalam melakukan koordinasi dan memberikan laporan yang diperlukan adalah kepada Kepala Kantor Kementerian Kota Bogor. Sesuai dengan tugas tersebut, maka kepengurusan FKDT Kota Bogor masa bakti Periode 2012 – 2015 dengan ketua Ahmad Fathoni, SEI, M.Pd, sudah membuat Program Kerja tahunan.
Faktor Pendukung dan Kendala
Faktor pendukung dari masing-masing MDT berbeda sesuai dengan potensi dan kondisinya. Namun secara umum, faktor pendukung lancarnya penyelenggaraan madrasah diniyah dapat dijelaskan, yaitu: 1) Semangat dan motivasi para pengelola madrasah (Kepala sekolah dan guru) untuk mencerdaskan anak didik melalui pendidikan agama yang komprehensif; 2) Semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pendidikan agama di madrasah diniyah; 3) Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai (baik dari spek kualitas maupun kuantitas); 4) Kerjasama antara orang tua siswa dengan pihak sekolah terbina dengan baik; dan 5) Motivasi dari pemerintah (kementerian Agama), misalnya: kemudahan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan MDT, fasilitas dan bimbingan dalam penyelenggaraan MDT melalui FKDT Kota Bogor,
Sedangkan faktor penghambat ataupun kendala yang dialami beberapa MDT adalah: 1) Kurangnya perhatian dari pemerintah terutama walikota, sehingga Perda Madin sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur petunjuk pelaksanaan ataupun  petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan, yang berupa Peraturan Walikota; 2) Buku pelajaran, baik buku pengayaan maupun refferenc masih sangat terbatas jumlahnya’ 3) Kesejahteraan guru belum memadai; 4) Keterbatasan waktu sebagian para guru, sehingga tidak sempat membuat silabus ataupun RPP; dan 5) Keterbatasan sarana prasarana dan biaya.

PENUTUP
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, Pertama; Para pengelola MDT, semuanya belum memahami tentang adanya Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM MDT), baik itu yang berupa pedoman maupun substansinya. Begitu juga dengan pihak lain, seperti pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kota, Pengawas Ramidin dan Pengurus FKDT Kota. Hal itu disebabkan belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah pusat (Kementerian Agama RI, cq. Direktorat PD Pontren, Dirjen Pendis), baik melalui surat edaran, surat keputusan menteri, peraturan menteri, ataupun bentuk lainnya. Yang diketahui dan dipahami oleh sebagian pengelola madrasah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan mengacu pada SNP sebagaimana dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum. Begitu juga dalam pengawasan terhadap madrasah oleh pengawas adalah berdasarkan pada SNP, yang terdiri dari 8 (delapan) standar.
Kedua; Penyelenggaraan madrasah sebagian sudah sesuai dengan SPM MDT dalam aspek-aspek tertentu, dan sebagian belum sesuai dengan SPM MDT dalam aspek-aspek tertentu juga. Bagi MDT yang berada di lingkungan sekolah umum, relatif sudah sesuai dengan SPM. Walaupun belum memahami tentang SPM MDT, tetapi dalam penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada SNP sebagaimana pada sekolah formal. Di MDT Yayasan, walaupun sudah menunjukkan relatif kesesuaian dengan SPM tapi “secara kualitas” masih di bawah MDT sekolah umum. Berbeda dengan MDT di pesantren dan MDT pribadi/perorangan, masih termasuk dalam kategori belum sesuai dengan SPM, dengan perbandingan “kualitas” MDT pesantren relatif lebih baik (sudah memiliki visi dan misi) dari pada MDT yang dikelola secara probadi/perorangan.
Ketiga; Berbagai pihak yang berperan terhadap penyelenggaraan MDT di Kota Bogor adalah: 1) Pemerintah Daerah yang sudah menggulirkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun untuk pelaksanaan operasional Perda Madin tersebut secara konkret belum diwujudkan, karena sampai saat ini belum ada Peraturan Walikota sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. 2) Pihak lain yang berkompeten adalah Kementerian Agama Kota dan Pengawas Ramidin. Karena berbagai keterbatasan (internal maupun eksternal), kedua institusi tersebut belum bisa menjalankankan perannya secara maksimal. 3) FKDT Kota Bogor; peran terhadap eksistensi kelembagaan MDT sangat penting dan vital. Mulai dari konsolidasi kepengurusan, perjuangan terbitnya Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah dan dalam pelaksanaan kegiatan MDT, dan pelaksanaan ujian akhir madrasah.
Keempat; Faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan/aturan diantaranya adalah: 1) Semangat dan motivasi para pengelola madrasah (Kepala sekolah dan guru) dlaam mendidik anak, 2) Motivasi dari pemerintah (Kementerian Agama), misalnya: kemudahan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan MDT, 3) Semangat dan motivasi para pengurus FKDT, baik tingkat kota maupun kecamatan untuk selalu mengembangkan kemajuan MDT, 4) Dukungan dari masyarakat sekitar terutama dari orang tua santri, dan 5) Ketercukupan jam mengajar yang mencapai 18 jam pelajaran. Factor penghambat diantaranya: 1) Kurangnya perhatian dari pemerintah (terutama Pemda/Walikota), 2) Keterbatasan buku pelajaran, baik buku pengayaan maupun refferens,  3) Kesejahteraan guru belum memadai, 4) Guru tidak sempat membuat RPP, 5) Kondisi orang tua yang lebih mementingkan pentingnya pendidikan formal, dan 5)  Keterbatasan sarana prasarana dan biaya.
Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, beberapa hal yang bisa disarankan adalah:
1.	Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3201 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah dan seperangkat regulasi yang mengiringinya,   ke seluruh lembaga terkait, seperti Kementerian Agama Tingkat propinsi (kantor Wilayah), Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten, pengawas MDT maupun para pengelola MDT, harus diintensifkan dan ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.
2.	 Kordinasi antaar Kementerian Agama Kota dengan FKDT perlu terus ditingkatkan untuk mendorong Pemerintah Daerah (dhi. Walikota) menerbitkan Peraturan Walikota tentang MDT sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Perda MDT. Sehingga pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan MDT mempunyai pedoman yang jelas, dan menunjang kelancarana penyelenggaraan pendidikan. 
3.	Pengawas MDT perlu ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4.	Semangat para pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah, perlu terus dijaga dan ditingkatkan, dan jangan terlalu bergantung pada pihak lain.

Ucapan Terima Kasih
Terima kasih penulis sampaikan kepada Kementerian Agama Kota Bogor, terutama kepada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren (PD Pontren) Drs.H. Zakaria dan Zainal Abidin, S.Ag., (Staf Seksi PD Pontren) yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani penulis di lapangan (Madrasah Diniyah Takmiliyah). Di samping itu kepada para pimpinan MDT di Kota Bogor, Pengurus Forum Komunikasi Madrasah takmiliyah (FKDT)  Kota Bogor)eri, yang telah berkenan menerima dan meluangkan waktunya kepada penulis sebagai peneliti.
Tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Kepala Balai Penelitina dan Pengembangan Agama Jakarta, beserta tata usaha yang telah menyiapkan segala keperluan administrasi penelitian, dan kepada para peneliti yang telah berperan aktif dalam diskusi tentang penelitian Penyelenggaran Madrasah Takmiliyah.

Daftar Pustaka

Alkin, DC., 1969, Evaluation Theory Development: Evaluation Comment (New Bury Park LA: Sage Publishing).
Daulay, Haidar Putra. 2001. Historitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Denzin, Norman K dan Yvona S. Lincoln (Eds). 1994. Handbook of Quality Research, California: SEG Publications 
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2013. Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jakarta: Kementerian Agama RI.
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jemderal Pendidikan Isalam, Kementerian Agama RI, 2013. Pedoman Manajemen dan Administrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jemderal Pendidikan Isalam, Kementerian Agama RI, 2013. Standar proses Pengelolaan dan Penilaian Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jemderal Pendidikan Isalam, Kementerian Agama RI, 2013, Pedoman Kelompok Kerja Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jemderal Pendidikan Isalam, Kementerian Agama RI, 2013, Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jemderal Pendidikan Isalam, Kementerian Agama RI, 2013. Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Farida. Y. T, 1989, Evaluasi Program Depdikbud, Jakarta: Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Kependidikan.
Haedari, Amin. 2006. Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah. Jakarta : Diva Pustaka.
Ishom El Saha, 2008. Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia: Menelusuri Akar Pendidikan Non Formal. Jakarta: Pustaka Mutiara. 

Kementerian Agama, Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, 2010. Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Standar Isi) di Propinsi Jawa Barat.
Laporan Penilaian Hasil Belajar Kediniyahan SD Al-Ghazaly Bogor.
Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagaman
Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Proposal Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Ghazaly, Bogor, 2014
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Rosyadi, Abdul Rahmat. Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah, https://pronulis.wordpress.com/2014/11/28/implementasi-kebijakan-pendidikan-diniyah-takmiliyah-studi-kasus-di-kabupaten-bogor/ diakses tanggal 13 Februari 2015 
Scriven. M, Standart for Evaluation of Educational Programs and Products in G.D. Borich (Edo) Evaluation  of Educational Programs and Products (Engelwood Cliffs: MJ Educational Technology Publication), 1974.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah

Yusuf, Choirul Fuad. 2006. Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jakarta: Departemen Agama RI.
Zen, Abdulah, 2011. Dampak Manajemen Pendidikan Terhadap Minat Belajar dan Pendidikan Keberagamaan Siswa di MDA al Muttaqien Kedungdawa Kedawung Cirebon. Tesis. IAIN Syeh Nurjati. 
http://www.anekamakalah.com/2013/03/hakikat-madrasah-diniyah.html diakses pada tanggal 10 Februari 2015