POLIGAMI DAN PERCERAIAN Suatu Analisa Sosial dan Perundangan-undangan
Abstract
Berhubung karena pelaksanaan suatu
Undang-undang yang akan didekati secara
cmpiris, maka diperlukan suatu bidang hukum
tertentu sebagai titik penilaian tengtang pelaksanaan
hukum itu sendiri terhadap masyarakat.
Unutk penelitian ini akan mengambil
hukum perkawinan Tertulis sebagai pusat
perhatian dan arahan dalam meneliti tentang
pelaksanaan Undang-undang perkawinan Nol
Tahun 1974.
Bila dilihat dari sudut pelaksanaan dan
penerapannya Undang-undang tersebut (UUP/
1974) dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun
1975 (PP No. 9 Tahun 1975), menimbulkan
masalah dalam penerapannya, sebab dengan
berlakunya Undang-undang Perkawinan 1974,
maka setiap Warga Negara Republik Indonesia
harus mengikuti ketentuan Undang-undang
Perkawinan 1974 tersebut (Mustadjib 1977 :
12).
Full Text:
PDFReferences
- Alfian, ed Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat
Aceh, penerbit LP 3 ES,
tet. I, 1977.
- Al Attar, Abdul Nasir Taufiq, Dr. Poligami,
ditinjau dari segi Agama, Sosial
dan Perundang-undangan, penerbit
Bulan Bintang, Cet. I,
Jakarta, 1976.
- Al Attar, Abdul Nasir Taufiq, Ta'adduduz
Zanjati Minan Nawa hyd Diniyati
Wal Ijtimaiyati Wal
Qanuniyati. Diterjemhakna
oleh Chadijah Nasution dengan
judul "Poligami Ditinjau Dari
Segi Agama, Sosial dan perundang-
undangan "Jakarta: Bulan
Bintang, 1975.
- Ash Shiddiegy, T.M. Hasbi, Al Islam,
Jakarta : Bulan Bintang 1975.
- Al Maraghy, Ahmad Nustapa, Tafsir Al
Maraghy, Juz IV, Mesir Mustapa
al Baby Halaby
Wa'Syrakahu, 1963.
- Bahalik Thoman, Antara Pemuka dan Petuah
(Studi kasus Peranan
Pemuka. Agama Islam Dalam
Masyarakat Bugis dikelurahan
Bukaka Kec. Tanete Riattang
Kab. Bone, penerbit, PLPIIS,
UNHAS.UjungPandang, 1983.
- BP 4 Pusat, Undang-undang Perkawinan No.
Tahun 1974 Jakarta : 1974.
- Dees Sampoerna, Dr. MPH, pengaruh
Perkawinan dan Kehamilan
pada wanita Muda Usia, Cet.
I, Jakarta, Penerbit IAKMI1982.
- Departemen P&K Direktorat Jenderal
Kebudayaan, Sistim Kepemimpinan
Dalam Masyarakat
Pedesaan Sulawesi Selatan,
/ 1984.
Departemen Penerangan Kabupaten Bone,
Buku data dan kegiatan
Operasional Penerangan,
Tahun W,
Departemen Penerangan RI. Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil, surat
Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
NO. 08/SE/483.
Hazairin. M. Tinjauan Mengenai Undangundang
Perkawinan Nomor 1/
, Cet. I, Jakarta, Penerbit,
Tintamas,
Ihromi, T.O. Adat Istiadat Perkawinan Toraja
Sa'dan dan tempatnya Dalam
Hukum Positif Masa Kini, Gaja
Mada University Press, 1981.
Mukhlis ed, Agama dan Realitas Sosial,
LEPHAS, UNHAS, 1985.
Mukhlis ed, Dimensi Sosial Kawasan Pantai,
P3MP, UNHAS, Cet. I,
Mattulada, Latoa, suatu lukisan analitis terhadap
Antropologi politik orang
Bugis, Disertasi, Universitas
Indonesia, 1975.
Muhtar Kamal, Asas-Asas Hukum Islam
Tentang Perkawinan, Jakrta,
Bulan Bintang, Cet. I. Thn 1974.
Mustajib, Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan dan Masalah-
Masalahnya pada Masyarakat
Islam, Laporan Hasil Penelitian,
PLPIIS Aceh, Darussalam
DOI: http://dx.doi.org/10.31969/alq.v2i2.667
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Published by:
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Office:
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar | ||||
Address: Jl. A. P. Pettarani No. 72, Makassar, South Sulawesi, Indonesia | ||||
Email: alqalamjurnal@gmail.com | ||||
Website: http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam | ||||
Contact Person: Sari Damayanti (+62 81342653417) |
Indexed by :
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.